DUA RIVAL DENGAN DUA GAYA UNTUK NEXT JAKARTA

DUA RIVAL DENGAN DUA GAYA UNTUK NEXT JAKARTA

MENAKAR KEPEMIMPINAN CALON GUBERNUR DKI JAKARTA 2017-2022

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah dimaksud adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal yang menjadi pertimbangan utama diterbitkannya UU Nomor 32 tahun 2004, ialah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut alas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. (Baca juga UU Negara Republik Indonesia No 32 tahun 2004. DISINI

Pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti daerah tingkat provinsi merupakan seperangkat alat pemerintahan yang didalamnya terdapat unsur Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala-kepala dinas, Badan-badan Usaha, Pegawai Negeri sipil, serta unsur-unsur masyarakat yang disebut dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta unsur-unsur lain yang telah diatur oleh UU dan peraturan lainnya, yang dikeluarkan oleh sistem pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia. Masing masing unsur tersebut di atas, memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya masing-masing secara sinergis dan berkesinambungan.

Fenomena rendahnya peranserta birokrasi dan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan sistem pelaksanaan pemerintah daerah, tidak luput dari sebuah proses kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang kepala daerah ditingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga akan berdampak terhadap tinggi rendahnya serapan dana yang telah diatur dalam Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah dalam setiap RAPBD yang disusun setiap tahunnya.

Pada soal-soal tertentu, seorang Gubernur, bupati atau walikota memiliki tugas untuk memotivasi, mendinamisir pengelolaan daerah dan tata laksana daerah yang dibantu oleh para perangkat dinas yang didalamnya terdapat banyak staf PNS dan Non-PNS sebagai pembantu pelaksana, sehingga daya serap anggaran pada setiap tahun anggarannya dapat direalisasikan dengan baik dan benar sesuai perencanaan daerah. Melalui indikator ini pula, karakter kepemimpinan daerah akan tercermin pada sebuah output dan outcome pengelolaan APBD yang dilaporkan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran.

Seluruh pusat aktivitas perangkat daerah ini digerakan oleh kekuatan gaya kepemimpinan seorang pemimpin kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Gaya kepemimpinan ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam memange sistem tata kelola pemerintah ditingkat daerah, sekaligus tentu akan menjadi pembanding keberhasilan sebuah Provinsi lain, akan menjadi pembanding pula atas keberhasilan kepemimpinan periode-periode sebelumnya untuk menakar kepemimpinan yang akan datang.

Ditilik dari sisi tanggungjawabnya, seorang Gubernur jelas lebih kompleks masalah yang dihadapinya apabila dibandingkan dengan tugas seorang Bupati atau Walikota di daerah tingkat II, karena itu pula baik buruknya tata laksana pemerintah daerah provinsi, sebagian besarnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana seorang Gubernur bisa menggerakkan secara sinergis seluruh komponen daerah tingkat provinsi dengan segenap model kepemimpinannya.

Disaat seorang Gubernur mampu mendayagunakan seluruh komponen yang dimiliki daerahnya, disitu pulalah peluang dirinya untuk tampil menjadi figur kepala daerah yang didambakan bahkan diidolakan oleh masyarakat yang akan dipimpinnya.

Bagaiman Gaya Kepemimpinan Menjadi Pilihan ?

Gaya kepemimpinan yang dimaksud disini ialah sifat-sifat kepribadian sesorang termasuk didalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya, agar mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat serta tidak merasa terpaksa. Sebuah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang yang mampu mempengaruhi, membimbing, mengarahkan serta mengelola baik individu maupun kelompok dengan segala ilmu yang ada agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya sebuah tujuan bersama.

Dengan istilah lain gaya kepemimpinan yang akan ditakar disini ialah suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi bawahannya, apa yang dipilih oleh pemimpinnya untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Gaya mana yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta? Mari kita pelajari perjalanan karier dan kebiasaan para calaon yang digadang-gadang parpol sekaligus memudahkan masyarakat Jakarta dalam menentukan siapa calon yang dianggap pas untuk mengelola DKI Jakarta Lima Tahun kedepan.

Berdasarkan pendekatan sifat.

Pendekatan sifat ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin daerah diukur berdasarkan sifat-sifat, perangai atau ciri yang dimiliki oleh pemimpin yang dibawanya sejak lahir yang meliputi; kecerdasan memimpin, kemampuan mengawasi, inisiatif, ketenangan diri, Optimisme, keberanian, kemampuan berkomunikasi, keuletan, manusiawi dan kepribadian yang memiliki ketenangan diri. Untuk memudahkan pengukuran di atas, masyarakat DKI Jakarta bisa menilai setiap calonnya berdasarkan pengalam dia memimpin sebuah wilayah atau memimpin sebuah organisasi yang melibatkan orang banyak.

Berdasarkan pendekatan perilaku atau pendekatan situasional mengedepankan Inisiatif dan perhatian.

Inisiatif ini tentu akan menggambarkan seorang pemimpin mampu memberi batasan dan struktur terhadap peranannya serta peranan bawahannya agar mencapai tujuan pemerintahannya, konsiderasinya akan menggambarkan derajat dan corak hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang ditandai dengan saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati. Mengkombinasikan dua dimensi ini dapat dibedakan menjadi empat gaya kepemimpinan yaitu: perhatian rendah, pembuatan inisiatif rendah. Perhatian tinggi, pembuatan inisiatif rendah. Perhatian tinggi, pembuatan inisiatif tinggi. Perhatian rendah, pembuatan inisiatif tinggi.

Gaya Kepemimpinan Otokratis

Kecenderungan pemimpin dengan gaya ini, yaitu pemimpin yang tampil dan bertindak layaknya seorang diktator yang berkuasa sendiri terhadap mitra atau bawahannya, baginya sangat penting seorang pemimpin menggerakkan dan memaksa seseorang untuk mengerjakan tugas yang diperintahkannya, bawahan hanya mengikuti dan mengerjakan atas apa yang menjadi perintah tanpa harus memberikan bantahan atau bahkan saran sekalipun. Kekuasaan pemimpin model otokrasi ini hanya akan mampu dibatasi oleh undang-undang. Kecenderungan pemimpin model ini tidak begitu menghendaki adanya rapat-rapat atau musyawarah, berkumpul itu dilakukan hanya sekedar memberikan instruksi-instruksi, setiap perbedaan atau perdebatan dalam rapat dianggap sebagai bentuk kepicikan, pembangkangan bahkan dianggap pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah ditetapkannya.

Mempunyai sedikit kepercayaan dan kecenderungan mengeksploitasi bawahan, menjadi konsekuensi dari gaya kepemimpinan model ini. Cara pemimpin ini cenderung memberikan motivasi dengan cara memberi ketakutan dan hukuman kepada bawahannya. Memberi penghargaan dilakukan hanya karena faktor kebetulan.

Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan model ini sangat dominan perbedaannya dengan gaya Otokratis. Gaya ini barangkali bisa disebut sebagai bentuk antitesis terhadap gaya kepemimpinan otoriter. Kenapa demikian? Karena model kepemimpinan yang ini menafsirkan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin yang tampil ditengah-tengah anggota yang dipimpinnya.

Sering mengajak bawahannya dalam setiap pengambilan keputusan, konsensus dan mengedepankan pemberdayaan, selalu berusaha menstimulasi bawahannya agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama, selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan segenap kesanggupan dan kemampuan bawahannya.

Pada setiap pelaksanaan tugasnya, mau menerima dan mengharapkan saran, masukan bahkan kritikan dari anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai bentuk umpan balik untuk bahan pertimbangan melakukan realisasi kebijakan berikutnya. Memiliki konsep kepercayaan yang tinggi terhadap dirinya serta menaruh kepercayaan tinggi pada bawahannya sehingga mereka mampu melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik dan benar serta diikuti rasa tanggungjawab yang tinggi. Model pemimpin ini selalu memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi demi persatuan dan kesatuan yang utuh, membangun semangat untuk memiliki kecakapan dalam memimpin dengan cara memberikan delegasi sebagian kekuasaan yang dimilikinya.

Ciri dan karakter yang menonjol pada gaya ini ialah terletak pada sebuah spektrum kepemimpinan yang bertindak berdasarkan persetujuan, dengan konsekwensi selalu mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan tindakan, keputusan-keputusan yang akan diambil, berusaha keras memberikan dorongan untuk berperan aktif dalam melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan.

Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Sebetapapun sempurnanya kepribadian yang dimiliki para Kandidat Gubernur DKI Jakarta yang akan turut serta dalam pilkada langsung bulan Februari 2017 nanti, tentu akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor situasi dan kondisi politik yang berkembang. Keberhasilan Kandidat yang memenangkan Percaturan DKI satu ini, juga dipengaruhi oleh keadaan partai politik pengusung serta organisasi-organisasi yang menjadi pendukungnya, akan menjadi instrumen penting dalam proses pemenangan.

Saya teringat dengan Nasehat Dr Fred Edward Fiedler (1922) yang mengatakan bahwa tak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seorang pemimpin harus mampu mengkombinasikan hubungan antara dirinya dengan bawahannya, serta mampu mengkombinasikan struktur tugas dan kekuasaan yang berasal dari organisasi yang mengusungnya.

Wallahualam bissawab.

By. AripAmin 06/08/16